√ Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Instrumen dan Jenis Terlengkap

Diposting pada
√ Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Instrumen dan Jenis Terlengkap
5 (100%) 11 vote[s]

√ Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Instrumen dan Jenis Terlengkap Hai sobat sarjanaekonomi.co.id jumpa lagi dalam artikel kesayangan Anda. Pada pembahasan kali ini, akan membahas mengenai Kebijakan Fiskal. Untuk lebih jelasnya mari simak pembahasannya secara lengkap di bawah ini.

 

√ Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Instrumen dan Jenis Terlengkap
√ Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Instrumen dan Jenis Terlengkap

 

Pengertian Kebijakan Fiskal

 

Kebijakan Fiskal ini juga merupakan salah satu kebijakan yang merujuk pada sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah.

Kebijakan fiskal ini sangat berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol dalam tingkat bunga dan jumlah uang. Instrumen yang utama dari kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Kata Fiskal (Latin: Fiscus) ini berasal dari sebuah nama pribadi dari seorang pemegang keuangan yang pertama pada zaman Kekaisaran Romawi, secara harfiah dapat diartikan sebagai “keranjang” atau “tas”, (inggris: fisc) berarti perbendaharaan negara atau perbendaharaan suatu kerajaan.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka untuk dapat mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

 

 

Pengertian Kebijakan Fiskal Menurut Para Ahli

 

1. Ahman

Kebijakan Fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik.

 

2. Tim Visi Adiwidya

Kebijakan Fiskal ialah suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pendapatan dan pengeluaran negara, pendapatan tersebut berupa pajak.

 

3. Alam

Kebijakan Fiskal yakni  sebuah kebijakan yang dapat juga menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

 

4. Haryadi

Kebijakan Fiskal merupakan salah satu bentuk dari suatu kebijakan ekonomi yang dapat digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

 

5. Zain

Kebijakan Fiskal adalah sebuah pengeluaran pemerintah dan pajak, dimana pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah yang sudah diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum dari pemerintah dalam rangka menjalan suatu fungsi pemerintah dan tidak mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap suatu pembayaran pajak.

 

 

Tujuan Kebijakan Fiskal

 

  1. Untuk dapat meningkatkan produksi nasional (PDB) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki kondisi ekonomi negara.
  2. Untuk bisa memperluas kesempatan kerja atau lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.
  3. Untuk dapat menstabilkan harga barang-barang secara umum, khususnya dalam rangka mengatasi inflasi.
  4. Koreksi atas ketidakseimbangan sementara.
  5. Stimulasi terhadap suatu pertumbuhan ekonomi.
  6. Redistribusi suatu pendapatan.

 

 

Fungsi Kebijakan Fiskal

 

1. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud disini adalah sebagai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tanpa adanya dua komponen ini maka suatu kegiatan ekonomi suatu negara akan terancam.

Dengan adanya fiscal policy ini maka kedua sumber daya tersebut akan menjadi seimbang dan lebih optimal penggunaannya.

 

2. Mengoptimalkan Aktivitas Investasi

Investasi merupakan salah satu sumber pemasukan bagi para devisa negara. Tentunya hal ini akan memberikan suatu keuntungan bagi pemerintah dan negara karena saling menguntungkan antara pengusaha dan investor.

 

 

Jenis – Jenis Kebijakann Fiskal

 

1. Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

 

  • Kebijakan Anggaran Surplus

Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan semua pendapatan untuk dapat digunakan pengeluaran atau belanja. Dengan begitu pemerintah dapat menabung atau juga menambah tabungan serta dapat menekan angka inflasi.

 

  • Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan ini adalah salah satu kebijakan pemerintah dengan membuat jumlah penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama.

Kelebihan kebijakan ini adalah suatu negara tidak perlu meminjam dana dari negara asing. Sedangkan kekurangan kebijakan ini adalah suatu kondisi ekonomi nasional dimana menjadi tidak menguntungkan atau bahkan terpuruk.

 

  • Kebijakan Fiskal Dinamis

Kebijakan ini adalah salah satu bentuk kebijakan yang mirip dengan kebijakan seimbang, namun terdapat improvisasi di dalamnya yaitu suatu jumlah pengeluaran dan pemasukan sama tapi dapat keduanya akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. Kebijakan ini juga dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring waktu.

 

  • Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Dengan kata lain, jumlah pendapatan akan jauh lebih rendah dibandingkan jumlah pengeluaran.

Kebijakan ini juga dilakukan ketika terjadi kelesuan dan depresi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kebijakan ini memiliki suuatu kekurangan yaitu anggaran negara selalu dalam kondisi kekurangan.

 

2. Berdasarkan Teori

 

  • Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan ini dilakukan untuk sebuah pertimbngan pengeluaran anggaran dan penambahan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat tidak langsung dari pendapatan nasional.

 

  • Kebijakan Fiskal Disengaja

Kebijakan ini bertujuan untuk dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi secara nasional. Cara yang dilakukan adalah dengan memanipulasi suatu anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan pajak maupun perubahaan pengeluaran negara.

Ada 3 bentuk kebijakan ini, yaitu sebagai berikut :

  1. Mengubah pengeluaraan pada pemerintah.
  2. Mengubah suatu sistem pemungutan pajak.
  3. Mengubah pengelolaan pemerintah dan suatu sistem pemungutan pajak secara serentak.

 

  • Kebijakan Fiskal Tak Disengaja

Kebijakan ini bertujuan untuk dapat mengendalikan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Saat ekonomi mengalami depresi, kebijakan ini juga akan menambah aktivitas ekonomi. Sedangkan pada saat inflasi, kebijakan ini juga akan menekan angka inflasi tersebut.

Jenis kebijakan tak disengaja ini termasuk di dalamnya suatu pajak proporsional, pajak progresif, asurangsi pengangguran, dan kebijakan harga minimum.

 

 

Instrumen Kebijakan Fiskal

 

  1. Keseimbangan suatu anggaran belanja.
  2. Pembiayaan fungsional.
  3. Anggaran defisit atau juga kebijakan fiskal ekspensif.

 

 

Contoh Kebijakan Fiskal

 

  1. Semua penduduk atau warga negara wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak.
  2. Jumlah pajak dari berbagai macam pajak akan dinaikkan.
  3. Pemerintah menerbitkan sebuah obligasi.
  4. Negara berhemat dalam suatu pengeluaran anggaran.

 

 

Hubungan Kebijakan Fiskal Dengan Pembangunan

 

Kebijakan fiskal ini sangat berhubungan erat dengan pembangunan. Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan suatu perekonomian akan memacu proses pembangunan.

Berikut ini merupakan suatu usaha-usaha yang dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal agar pembangunan dapat bekembang pesat diantaranya :

  • Memacu pembentukan suatu modal yang dibutuhkan pembangunan.
  • Menjalankan suatu kebijakan fiskal dengan menjaga pengeluaran dan penerimaan suatu negara sehingga tetap seimbang serta untuk dapat menghindari pengeluaran berlebih. Hal ini dapat dilakukan dengan merangsang suatu kegiatan fiskal terhadap pengusaha tertentu, seperti pemberian modal.

 

 

Hubungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Dalam Kebijakan Fiskal

 

Hubungan antara pemerintah daerah dan pusat dalam suatu kebijakan fiskal didasarkan pada 4 prinsip, yaitu sebagai berikut ini :

  • Tugas pemerintah pusat di daerah didanai oleh APBN.
  • Tugas pemerintah daerah didanai oleh APBD.
  • Seandainya daerah belum bisa mencukupi biaya daerah, pemerintah pusat akan memberikan dana bantuan.
  • Tugas pemerintah pusat atau daerah dalam rangka bantuan pembangunan didanai oleh pihak yang menugaskan.
  • Dalam hal ini dapat dibiayai oleh APBD atau APBN.

 

 

Sejarah Kebijakan Fiskal di Indonesia

 

Kebijakan Fiskal tahun 1999 – 2000

 

  • Menciptakan sebuah rangsangan fiskal.
  • Memperkuat dan memperketat basis penerimaan suatu anggaran.
  • Mendukung dan berkontribusi aktif dalam sebuah program rekapitalisasi perbankan.
  • Mempertahankan dan tetap beracuan pada suatu prinsip pembiayaan defisit.

 

Kebijakan Fiskal tahun 2002

 

  • Memperjuangkan volume dan rasio dana dan suatu anggaran yang diberikan oleh PBD.
  • Rasio atau intensitas hutang pemerintah juga bisa diminimalisir.

 

Demikianlah penjelasan mengenai √ Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Instrumen dan Jenis Terlengkap. Semoga dengan adanya penjelasan dari artikel ini bisa bermanfaat dan berguna serta bisa menambah ilmu pengetahuan bagi sobat sekalian. Terima Kasih.

 

Baca Juga Artikel :

Baca Juga :  √ MoU (Memorandum of Understanding) : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Komponen dan Jenis Terlengkap

Baca Juga :  √ Likuiditas : Pengertian, Rumus, Fungsi, Komponen dan Contoh Terlengkap

Baca Juga :  √ Kebijakan Moneter : Pengertian, Jenis, Fungsi, Instrumen dan Tujuan Terlengkap

Baca Juga :  √ Deposito : Pengertian, Jenis, Manfaat. dan Karakteristik Terlengkap