√ Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri, Tujuan, Dampak & Sejarahnya Lengkap

Diposting pada

√ Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri,Tujuan, Dampak & Sejarahnya Lengkap – 

Hallo semuanya, kembali lagi di sarjanaekonomi.co.id , di artikel kali ini kami akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. apakah sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu demokrasi terpimpin? , jika belum artikel ini dapat menambah pengetahuan kalian karena di artikel ini kalian bisa memahami secara lengkap.

Pengertian Demokrasi Terpimin:

 

 

Pengertian Demokrasi Terpimpin ialah suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah sebutan ‘terkelola’ yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah dibawah pemerintahan penguasa tunggal atau satu.

Pada pelaksanaan sistem pemerintahan yang satu ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan terhadap segala kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah melalui efektivitas teknik kinerja humas yang berkelanjutan.

 

 

 

Latar belakang lahirnya sistem demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi keamanan nasional : Banyaknya gerakan separatis (orang atau kelompok yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan) pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan didalam negara.
2. Dari segi perekonomian : Pergantian kabinet yang sering terjadi pada masa demokrasi liberal ini menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi pada masa itu terhambat.
3. Dari segi politik : Gagalnya Konstituante di dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD Tahun 1950.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin:

 

Baca Juga :  √ Emiten : Pengertian, Syarat, Tugas dan Tujuan Terlengkap

1. Kekuasaan Presiden

Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemerintahan ini diberlakukan mulai pada tanggal 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.

Dengan memberlakukan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno dapat mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya, khususnya di bidang politik.

2. Peran Partai Politik Terbatas

Pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan presiden Soekarno.

3. Peran Militer Semakin Besar

Pada masa berlakunya demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Masa itu militer memiliki dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan dalam politik di Indonesia.

4. Paham Komunisme Berkembang

Pada masa yang berlaku, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme berkembang pesat pada masa itu.

5. Anti Kebebasan Pers

Pers yang berperan sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar awak media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman dicekal.

6. Sentralisasi Pemerintah Pusat

Sistem demokrasi terpimpin ini menimbulkan ketidakadilan, salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan.

7. Terjadi Pelanggaran HAM

Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan dari pemerintah.

Baca Juga :  √ Siklus Akuntansi : Pengertian, Tahapan, Contoh dan Penjelasan Terlengkap

 

 

 

Dampak Demokrasi Terpimpin:

Adapun dampak positif dan dampak negatif dari demokrasi terpimpin, dibawah ini adalah dampak nya:

1. Dampak Positif

  • Negara Indonesia terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.
  • Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
  • Menjadi awal terbentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

 

2. Dampak Negatif

  • Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan kekuasaan.
  • Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.

 

 

Isi Dekrit Presiden:

 

a. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

b. Pemberlakuan kembali UUD ’45 dan tidak berlakunya UUDS 1950.

c. Pembubaran Konstituante.

 

 

 

Sejarah dalam demorasi terpimpin:

Memburuknya kondisi perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperoleh kebutuhan hidup. Akibatnya taraf kemiskinan terus meningkat. Akhirnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

 

1. Devaluasi mata uang nominal Rp.500 menjadi Rp. 50

2. Penghapusan nilai mata uang nominal Rp.1000

3. Semua simpanan di bank yang mencapai Rp.25.000 dibekukan

4. Dilakukan Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963 untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.

 

Gerakan 30 September 1965 ini mengagetkan Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang jatuh sakit. Untuk mengatasi stabilitas nasional, Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Taktik Angkatan Darat (Kostrad) untuk melakukan penumpasan gerakan tersebut.

PKI yang dianggap sebagai dalang dari gerakan ini pun ditumpas. Setelah penumpasan Gerakan 30 September 1965 selesai dilakukan, Mayjen Soeharto mengambil alih kekuasaan berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan oleh Presiden Soekarno.

Baca Juga :  √ Manajemen Pers : Pengertian, Komponen dan Etika Bisnis Terlengkap

1. Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara Progresif Revolusioner).

2. Melaksanakan politik mercusuar (pembangunan proyek-proyek raksasa, kompleks olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera, dll).

3. Menyelenggarakan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis.

4. Politik Konfrontasi Malaysia.

5. Politik Gerakan Non-Blok.

6. Membentuk poros Jakarta-Peking.

 

Keluarnya Supersemar ini menjadi titik akhir aplikasi Demokrasi Terpimpin yang menjadi penggalan sejarah aplikasi demokrasi di Indonesia, dan sekaligus menutup masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kehidupan demokrasi Indonesia pun berlanjut dan berganti menjadi Demokrasi Pancasila.

1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).

2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi).

3. Meningkatnya laju inflasi.

4. Dikeluarkannya Deklarasi Ekonomi (Dekon).

5. Meningkatnya Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri.

6. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi .(KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP).

7. Peleburan bank-bank negara.

 

 

Nah, dari penejelasan artikel diatas  pastinya kalian sudah memahami apa itu demokrasi kan, semoga artikel ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian yaa, terima kasih telah mengunjungi sarjanaekonomi.co.id