Pengertian Dekonsentrasi

Diposting pada

SarjanaEkonomi.Co.Id – Hai teman – teman online, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai artikel yang berjudul Dekonsentrasi. Mari kita simak penjelasan secara lengkap di bawah ini.


Dekonsentrasi


Pengertian Dekonsentrasi


Dekonsentrasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahaan untuk mengatur dan mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI.

Dalam hal ini kewenangan yang dilimpahkan itu hanyalah terbatas pada otoritas pengelola, sedangkan untuk otoritas politik tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, dekonsentrasi ini merupakan kombinasi dari Sentralisasi dengan Desentralisasi. Jadi Dekonsentrasi juga dapat dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi yang saling keterkaitan.


Dekonsentrasi Menurut Para Ahli


1.UU Nomor 32 Tahun 2004
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wialyah tertentu.

2. Mudrajat Kuncoro 2004
Dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada pegawai pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat. Yang didelegasikan dalam konteks ini adalah Otoritas Pengelola, bukan otoritas politik, yang masih dipegang oleh pemerintah pusat.

3. Rondinelli dalam Amin Rahmanurrasyid 2008
Dekosentrasi adalah pengalihan sejumlah otoritas administratif atau tanggung jawab kepada departemen bawahan atau lembaga pemerintah.

4. Walfer dalam Amin Rahmanurrasyid (2008)
Menurut Walfer dalam Amin Rahmanurrasyid, Dekosentrasi adalah pelimpahan suatu wewenang pada pejabat atau sekelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam suatu wilayah administrasi.


Ciri – Ciri Dekonsentrasi


  • Pelimpahan suatu wewenang yang dapat dilakukan secara vertikal, contohnya saja wewenang dari Presiden diberikan kepada Gubernur.
  • Merupakan suatu penyerahan kewenangan.
  • Pihak yang dilimpahkan wewenang berstatus mewakili yang memiliki.
  • wewenang sehingga ia tidak memegang tanggung jawab sendiri.
  • Penerima wewenang adalah daerah otonom.

Tujuan Dekonsentrasi


1. Menjaga Komunikasi Sosial dan Budaya
Mengindikasikan bahwa suatu komunikasi sangat penting untuk membangun suatu konsep diri, untuk kelangsungan hidup, aktualisasi diri, dan juga untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari himpitan dan ketergantungan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain.


2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan
Implementasi pemerintah tentu membutuhkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Pengalihan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan meningkatkan proses tata kelola.


3. Menjaga Keharmonisan Pembangunan Nasional
Salah satu bentuk keterbukaan informasi untuk meningkatkan hubungan Pemerintah Desa dan masyarakat agar lebih harmonis, baik dalam bidang pembangunan, perencanaan maupun pola kehidupan sosial.


4. Menjaga Keutuhan NKRI
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang adil di setiap daerah adalah bentuk keadilan sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini tidak akan ada perbedaan sosial antara daerah yang pada akhirnya akan menjaga integritas negara kesatuan Indonesia.


5. Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum
Pengembangan dan layanan untuk kepentingan umum sangat penting untuk administrasi pemerintahan di satu negara. Oleh karena itu akan lebih mudah bagi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas sektor administrasi untuk melaksanakan administrasi dan pelayanan untuk kepentingan umum.


Kelebihan Asas Dekonsentrasi


  1. Dekonsentrasi adalah suatu alat yang dapat dikatakan efektif dengan tujuan menjaga kesatuan dan integritas nasional.
  2. Dekonsentrasi dapat membantu mengamankan suatu kegiatan pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang ekonomi, administrasi, dan politik.
  3. Secara politis, dekonsentrasi juga dapat meminimalisir keluhan di setiap daerah terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah pusat.
  4. Memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan rakyat.
  5. Dekonsentrasi memungkinkan otoritas lokal untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat mengenai perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi.

Kelemahan Asas Dekonsentrasi


  1. Keserasian dan keseimbangan antara semua kepentingan daerah cenderung lebih mudah terganggu.
  2. Menimbulkan fanatisme pada setiap daerah.
  3. Struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit.
  4. Biaya yang dibutuhkan besar.

Contoh Asas Dekonsentrasi


  • Penyerahan wewenang dalam pelaksanaan ASIAN GAMES kepada gubernur.
  • Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang
  • Pelayanan Pajak di Tiap Daerah yang pendapatan negara dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Demikianlah pembahasan mengenai √ Dekonsentrasi : Pengertian, Ciri, Tujuan, Contoh, Kelebihan dan Kelemahannya Lengkap, semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kita semua dalam menemukan solusi yang terbaik. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Terima kasih.


Baca Juga Artikel :